Anda memiliki keluhan mengenai layanan kami? Laporkan langsung ke SP4N Lapor

Berikan Penilaian Tentang Layanan Kami di SKD2026

Pembangunan Wilayah Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Beranda

Produk - Berita dan Siaran Pers

Irtama BPS RI dan Gubernur NTB Perkuat Sinergi Data untuk Desa Berdaya

Irtama BPS RI dan Gubernur NTB Perkuat Sinergi Data untuk Desa Berdaya

Irtama BPS RI dan Gubernur NTB Perkuat Sinergi Data untuk Desa Berdaya

4 November 2025 | Kegiatan Statistik Lainnya


MATARAM-Inpektur Utama BPS RI Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si., menggelar pertemuan dengan Gubernur NTB Dr. H Lalu Muhamad Iqbal. Orang nomor satu di NTB tersebut menerima Irtama BPS RI di kediaman resmi Gubernur NTB, Sabtu (1/11/2025).

“Terima kasih kami kepada Pak Gubernur atas penerimaan yang begitu hangat. Kehadiran kami untuk menguatkan sinergi dalam menghadirkan data yang andal untuk pembangunan daerah,” kata Irtama BPS RI.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam ini, turut membersamai Irtama BPS RI adalah Wakil Ketua Komisi X DPR RI H Lalu Hadrian Irfani, ST, M.Si., Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Wahyudin, MM., Kepala Bagian Umum BPS NTB Akhmad Zammiluny, MM., serta Fungsional Ahli Madya BPS NTB M. Ikhsany Rusyda SST., M.Si.

Banyak hal mengemuka dan dibahas bersama dalam pertemuan yang kaya gagasan ini. Terutama mengenai Program Desa Berdaya yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi NTB. Program ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian masyarakat desa sekaligus mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Program Desa Berdaya dibangun melalui semangat kolaborasi dan pijakan data yang akurat, dengan pendekatan pendampingan intensif, penguatan ekonomi masyarakat, serta intervensi lintas sektor. Tujuan akhirnya adalah mentransformasi desa dan keluarga agar lebih mandiri, berdaya, dan terbebas dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.

Pada tahap awal, program ini akan menyasar 40 desa di seluruh NTB, dengan dukungan anggaran pemberdayaan sebesar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta tiap desa. Untuk memastikan intervensi tepat sasaran, baik dalam menentukan prioritas, potensi yang perlu dikembangkan, maupun penerima manfaat, Pemerintah Provinsi NTB menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh BPS.

Gubernur NTB menegaskan, kualitas data menjadi penopang utama keberhasilan Desa Berdaya. Data mutakhir dan terpercaya dari BPS, katanya, adalah kunci agar program ini mampu menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap proyek perubahan yang diinisiasi Inspektur Utama BPS RI, khususnya terkait upaya memperkuat keamanan dan integritas data yang dihasilkan BPS.

“Sinergi yang kuat ini akan mewujudkan Desa Berdaya menuju NTB yang Makmur Mendunia,” ucap Gubernur. (*)
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

(BPS-Statistics of Nusa Tenggara Barat Province)

Jl. Dr. Soedjono No. 74 Kelurahan Jempong Baru

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

Nusa Tenggara Barat 83116

Telpon: (62-370) 621385

Whatsapp (chat): 6281999952002

Mailbox: [email protected]

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik