“Ngibar” Sensus Ekonomi 2026, Dinas PUPR-PKP NTB Siap Jadi Pelopor

MATARAM—Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi NTB menyatakan kesiapan menjadi instansi pertama yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ngisi Bareng (Ngibar) dalam rangka Sensus Ekonomi 2026.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya, ST, MT, saat menerima kunjungan koordinasi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB Dr. Wahyudin, di kantornya, Selasa (28/4/2026).

“Kami siap menjadi yang pertama. Ini bagian dari kontribusi kami untuk memastikan data ekonomi kita semakin kuat dan akurat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas PUPR-PKP menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya melalui pendekatan partisipatif seperti Ngibar yang melibatkan langsung pelaku usaha dalam pengisian data.

Ia menilai, keberadaan data ekonomi yang valid menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk di sektor infrastruktur yang menjadi tugas utama Dinas PU. Menurutnya, keterlibatan instansi pemerintah dalam mendukung sensus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis.

“Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat. Itu yang ingin kita jaga bersama,” tambahnya.

Kepala BPS Provinsi NTB menyambut positif komitmen tersebut dan mengapresiasi kesiapan Dinas PU sebagai pionir dalam pelaksanaan Ngibar. Ia menjelaskan bahwa Ngibar merupakan salah satu inovasi BPS dalam meningkatkan partisipasi responden, khususnya pelaku usaha, melalui pengisian data secara kolektif dan terfasilitasi.

Dia mengungkapkan, Ngibar dijdwalkan dimulai pada Mei 2026 oleh BPS di seluruh di Indonesia, sesaat setelah pencanangan Sensus Ekonomi 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.
 
“Dukungan dari Dinas PU NTB seperti ini sangat penting. Ini sangat strategis untuk membangun kesadaran bersama bahwa data adalah tanggung jawab kolektif,” jelas Kepala BPS.

Ia juga menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi momentum penting dalam memotret struktur dan dinamika perekonomian daerah secara menyeluruh, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi NTB.

Dengan kesiapan Dinas PU sebagai instansi pertama yang memfasilitasi Ngibar, diharapkan langkah ini dapat diikuti oleh perangkat daerah lainnya, sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di NTB berjalan optimal dan menghasilkan data yang semakin berkualitas.

“Kita mulai dari satu, lalu bergerak bersama,” tutup Kepala BPS NTB.

Dalam kunjungan koordinasi ini, Kepala BPS didampingi oleh Kepala Bagian Umum Akhmad Zammiluny beserta sejumlah pejabat fungsional. Sementara Kepala Dinas PUPR-PKP didampingi Sekretaris Dinas Ilham Ardiansyah, dan sejumlah Kepala Bidang. (*)