MATARAM-Pemerintah Provinsi NTB kembali menegaskan komitmen untuk
menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Hal tersebut mengemuka saat Wakil
Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menerima audiensi Kepala BPS
Provinsi NTB Dr. Wahyudin, di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2026) sore.
Dalam
pertemuan yang membahas penguatan dukungan daerah terhadap pelaksanaan
sensus yang akan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi masyarakat
tersebut, Wakil Gubernur menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat
merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan
pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, Pemprov siap memberikan
dukungan penuh agar pelaksanaan SE2026 berjalan lancar.
“Sensus ekonomi itu fondasi kebijakan pembangunan,” kata Wagub.
Dukungan
Pemprov NTB tidak hanya bersifat simbolik. Melainkan akan mewujud
melalui gerakan publikasi yang masif di lingkungan pemerintah daerah.
Wagub menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan
dilibatkan untuk ikut menyemarakkan sosialisasi SE2026. Spanduk, materi
informasi, hingga pesan-pesan ajakan kepada masyarakat akan dipasang dan
disebarluaskan di berbagai kantor OPD agar gaung sensus semakin terasa.
Pemprov
NTB bahkan ingin agar setiap OPD menjadikan momentum sensus sebagai
gerakan bersama untuk membangun kesadaran pentingnya data. Dengan
jaringan perangkat daerah yang menjangkau hingga berbagai lini pelayanan
publik, pesan tentang Sensus Ekonomi diharapkan dapat menyebar luas dan
mengundang partisipasi masyarakat serta pelaku usaha.
“Kita ingin masyarakat tahu tentang sensus dan ikut berpartisipasi,” ucap orang nomor dua di NTB tersebut.
Dalam
kesempatan audiensi ini, Kepala BPS Provinsi melaporkan seluruh
persiapan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dimulai pada Mei
mendatang. Ditegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi di NTB sangat
bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang
memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha.
“Sensus
ekonomi akan menghasilkan peta lengkap aktivitas usaha. Dukungan
pemerintah daerah sangat penting agar pesan sensus sampai ke
masyarakat,” kata Kepala BPS.
Sensus ekonomi sendiri menjadi
salah satu kegiatan statistik terbesar yang dilakukan BPS untuk
memotret struktur dan perkembangan usaha di berbagai sektor. Data yang
dihasilkan akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam menyusun
kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah, inklusif, dan berbasis
data.
Dengan sinergi antara BPS dan pemerintah
daerah, sensus ekonomi diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi
juga mampu menghasilkan gambaran yang utuh tentang denyut perekonomian
daerah. (*)
