Abstraksi
Pesta demokrasi
merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat karena pilkada dan pemilu legislatif
merupakan salah satu ajang yang ditunggu oleh masyarakat untuk memilih sendiri
pemimpinnya. Situasi politik di NTB dapat digambarkan diantaranya dengan hasil
Pemilu Legislatif dan Pemilukada yang terakhir dilaksanakan.
Untuk pemilu legislatif
di tingkat provinsi, hasil perolehan suara terbanyak diraih Golongan Karya (Golkar),
Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Bintang Restorasi.
Jumlah penduduk
yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 3.499.265 jiwa, 70,05 persen diantaranya
menggunakan hak pilih dan 29,95 persen golput. Dari jumlah perolehan suara
tersebut 95,53 persen suara dinyatakan sah dan 4,47 persen suara tidak sah.
Jumlah peraturan daerah (perda) yang
dihasilkan DPRD Provinsi pada tahun 2017 sebanyak 13, meningkat jika
dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, yaitu 12 perda. Peningkatan jumlah
perda yang dihasilkan juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas perda
tersebut. Dari 13 jumlah perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTB selama tahun 2017,
4 diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD.Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial.
Jumlah ormas dan LSM yang mendaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi NTB pada
tahun 2017 sebanyak 17, dan total yang terdaftar sampai tahun 2017 sebanyak
294.
Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik
yeng memberikan keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara. Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) NTB dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun
2017, IDI NTB sebesar 76,04 naik 10,63 poin dibandingkan dengan IDI NTB 2016
yang sebesar 65,41. Dengan pencapaian nilai IDI tersebut, tingkat kinerja
demokrasi di NTB tetap bertahan pada kategori sedang. Dari data IDI 2017
diperoleh informasi variabel-variabel yang perlu mendapat perhatian lebih,
diantaranya variabel kebebasan berkeyakinan, variabel partisipasi politik dalam
pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, dan variabel peran DPRD.