Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017

Pesta demokrasi merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat karena pilkada dan pemilu legislatif merupakan salah satu ajang yang ditunggu oleh masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya. Situasi politik di NTB dapat digambarkan diantaranya dengan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilukada yang terakhir dilaksanakan.

Untuk pemilu legislatif di tingkat provinsi, hasil perolehan suara terbanyak diraih Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Bintang Restorasi.

Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 3.499.265 jiwa, 70,05 persen diantaranya menggunakan hak pilih dan 29,95 persen golput. Dari jumlah perolehan suara tersebut 95,53 persen suara dinyatakan sah dan 4,47 persen suara tidak sah.

Jumlah peraturan daerah (perda) yang dihasilkan DPRD Provinsi pada tahun 2017 sebanyak 13, meningkat jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, yaitu 12 perda. Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas perda tersebut. Dari 13 jumlah perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTB selama tahun 2017, 4 diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD.Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Jumlah ormas dan LSM yang mendaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi NTB pada tahun 2017 sebanyak 17, dan total yang terdaftar sampai tahun 2017 sebanyak 294.

Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik yeng memberikan keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2017, IDI NTB sebesar 76,04 naik 10,63 poin dibandingkan dengan IDI NTB 2016 yang sebesar 65,41. Dengan pencapaian nilai IDI tersebut, tingkat kinerja demokrasi di NTB tetap bertahan pada kategori sedang. Dari data IDI 2017 diperoleh informasi variabel-variabel yang perlu mendapat perhatian lebih, diantaranya variabel kebebasan berkeyakinan, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, dan variabel peran DPRD.