Nilai Tukar Petani Provinsi NTB Bulan Januari 2015 Sebesar 101,38

Penghitungan Nilai Tukar Petani menggunakan tahun dasar 2012=100 dimana pada bulan Januari2015 tercatat Nilai Tukar Petani Padi & Palawija (NTPP) sebesar 100,34; Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 100,17; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 92,80; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 109,35 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 99,85. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat  103,78 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 93,49.  Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 101,38 yang  berarti NTP bulan Januarimengalami peningkatan 1,46 persen bila dibandingkan dengan bulan  Desember  2014 dengan Nilai Tukar Petani sebesar  99,92.

 

            Nilai Tukar Usaha Pertanian Provinsi NTB yang diperoleh dari hasil bagi antara indeks yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), pada bulan Januari 2015  tercatat 106,67 yang berarti mengalami peningkatan  1,41 persen dibandingkan bulan Desember 2014 dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian 105,19.

 

            Dari 33 Provinsi yang dilaporkan pada bulan Januari 2015, terdapat 27 provinsi mengalami peningkatan NTP  dan hanya 6 provinsi yang mengalami penurunan NTP.  Peningkatan tertinggi  terjadi di Provinsi NTB  yaitu sebesar 1,46 persen, dimana indeks harga yang diterima meningkat hingga 1,45 persen, sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi  Sumbar  yaitu sebesar 0,62  persen, dimana indeks yang diterima petani menurun hingga 1,27 persen. 

 

 

Pada bulan Januari 2015, terjadi deflasi di daerah perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,02 persen. Deflasi disebabkan karena terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga pada  kelompok  Transportasi & Komunikasi (-4,78 %) dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau (-0,30 %), sedangkan 5 kelompok lainnya mengalami peningkatan yaitu kelompok Bahan makanan  (1,10 %), Sandang (0,81 %), Perumahan (0,58%), Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga ( 0,16 %) dan kelompok Kesehatan (0,13 %).