MATARAM-Pemerintah Provinsi NTB kembali menegaskan komitmen untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Hal tersebut mengemuka saat Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menerima audiensi Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Wahyudin, di ruang kerjanya, Selasa (10/3/2026) sore.
Dalam pertemuan yang membahas penguatan dukungan daerah terhadap pelaksanaan sensus yang akan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi masyarakat tersebut, Wakil Gubernur menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, Pemprov siap memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan SE2026 berjalan lancar.
“Sensus ekonomi itu fondasi kebijakan pembangunan,” kata Wagub.
Dukungan Pemprov NTB tidak hanya bersifat simbolik. Melainkan akan mewujud melalui gerakan publikasi yang masif di lingkungan pemerintah daerah. Wagub menyampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilibatkan untuk ikut menyemarakkan sosialisasi SE2026. Spanduk, materi informasi, hingga pesan-pesan ajakan kepada masyarakat akan dipasang dan disebarluaskan di berbagai kantor OPD agar gaung sensus semakin terasa.
Pemprov NTB bahkan ingin agar setiap OPD menjadikan momentum sensus sebagai gerakan bersama untuk membangun kesadaran pentingnya data. Dengan jaringan perangkat daerah yang menjangkau hingga berbagai lini pelayanan publik, pesan tentang Sensus Ekonomi diharapkan dapat menyebar luas dan mengundang partisipasi masyarakat serta pelaku usaha.
“Kita ingin masyarakat tahu tentang sensus dan ikut berpartisipasi,” ucap orang nomor dua di NTB tersebut.
Dalam kesempatan audiensi ini, Kepala BPS Provinsi melaporkan seluruh persiapan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dimulai pada Mei mendatang. Ditegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi di NTB sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha.
“Sensus ekonomi akan menghasilkan peta lengkap aktivitas usaha. Dukungan pemerintah daerah sangat penting agar pesan sensus sampai ke masyarakat,” kata Kepala BPS.
Sensus ekonomi sendiri menjadi salah satu kegiatan statistik terbesar yang dilakukan BPS untuk memotret struktur dan perkembangan usaha di berbagai sektor. Data yang dihasilkan akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah, inklusif, dan berbasis data.
Dengan sinergi antara BPS dan pemerintah daerah, sensus ekonomi diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu menghasilkan gambaran yang utuh tentang denyut perekonomian daerah. (*)
