
5 November 2025 | Kegiatan Statistik Lainnya
MATARAM-Ekonomi Provinsi NTB Triwulan III-2025 bergerak ke arah positif setelah dua triwulan sebelumnya mengalami kontraksi. Bahkan, jika tanpa tambang, ekonomi NTB tumbuh melesat hingga 7,86 persen.
“Triwulan III ini kita mencapai pertumbuhan yang positif 2,82 persen. Ini hal yang menggembirakan. Ini kita hitung dengan tambang. Tapi kalau kita lihat tanpa tambang, itu lebih lagi. Secara year on year, ekonomi NTB tumbuh 7,86 persen tanpa tambang,” kata Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Wahyudin, MM, saat menyampaikan Rilis Berita Resmi Statistik, Rabu (5/11).
Rilis tersebut turut dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Dr. Najamudin Amy, S.Sos, MM.
Kepala BPS NTB menjelaskan, secara tahunan (y-on-y), ekonomi NTB tumbuh sebesar 2,82 persen. Sementara jika dibandingkan dengan Triwulan II-2025 (q-to-q) tumbuh 3,91 persen.
Sektor pertanian berkontribusi 22,92 persen dan tumbuh 3,54 persen di Triwulan III. Sektor pertambangan berkontribusi 15,36 persen namun terkontraksi 21,53 persen akibat penurunan produksi. Sementara sektor perdagangan berkontribusi 14,27 persen dan tumbuh 2,24 persen.
Sementara itu, di kesempatan yang sama, BPS NTB juga merilis kondisi ketenagakerjaan Agustus 2025, dan Indeks Pembangunan Manusia NTB tahun 2025. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025, angkatan kerja NTB mencapai 3,2 juta orang, naik 12,10 ribu orang dibanding Agustus 2024. Penduduk bekerja sebanyak 3,11 juta orang, naik 1,18 ribu orang. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB 3,06 persen, meningkat 0,33 persen poin dibanding Agustus 2024. TPT laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dan TPT perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB 2025 mencapai 73,97, naik dari 73,10 pada 2024. Laju pertumbuhan IPM 2025 sebesar 1,19 persen, lebih tinggi dari nasional, menempatkan NTB di peringkat ketujuh provinsi dengan pertumbuhan IPM tertinggi. Kenaikan terjadi di semua dimensi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. NTB termasuk kelompok provinsi kategori IPM tinggi.
“Rilis BPS hari ini menjadi data dasar kita mengambil keputusan dan menumbuhkan kepercayaan diri. Memang ada sektor yang perlu diperbarui. Kuncinya, membangun ekonomi tak boleh pesimis. Harus tetap optimis, walau ada kontraksi,” ujar Kepala Biro Perekonomian. (*)