MATARAM-Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB turun. Hal ini terungkap dalam rilis indikator terbaru statistik terkait Profil Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi NTB Maret 2025 yang disampaikan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB.
Rilis disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Wahyudin, MM., dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., di Mataram, Jumat (25/7/2025).
Kepala BPS mengemukakan, persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2025 sebesar 11,78 persen, turun 0,13 persen poin terhadap persentase penduduk miskin September 2024. Secara jumlah, penduduk miskin di NTB pada Maret 2025 sebanyak 654,57 ribu orang, berkurang 4,03 ribu orang dibanding September 2024. Tingkat kemiskinan perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan.
“Provinsi NTB mengalami penurunan persentase penduduk miskin tertinggi ke-17 di Indonesia,” katanya.
Dijelaskan, persentase penduduk miskin di NTB itu didasarkan pada Garis Kemiskinan Maret 2025 sebesar Rp 556.846 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan tersebut naik 3,05 persen dibanding September 2024. Sebanyak 75,86 persen Garis Kemiskinan merupakan andil komoditas makanan, sementara 24,14 persen peranan non makanan.
“Mengapa kita perlu Garis Kemiskinan per kapita per bulan? Kita perlu mematok sebagai cut of point. Sebab, kalau tidak ada cut of point-nya, maka akan bergerak terus nanti. Akibatnya, kita tidak bisa menentukan berapa jumlah orang miskin. Walaupun memang, perbedaan Rp 1.000 atau Rp 10.000 yang di lapangan itu tidak ada bedanya, tapi yang seperti ini tidak bisa kita elakkan,” kata Kepala BPS.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam tanggapannya menyoroti kemiskinan perkotaan yang lebih tinggi dari pedesaan. Hal ini menjadi masukan sangat berharga bagi Pemprov NTB yang sedang menyiapkan program Desa Berdaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa.
“Artinya, kami harus bicara lagi dengan teman-teman di Bappeda. Bagaimana kita menyusun strateginya agar sasaran tembaknya harus tepat. Ternyata kemiskinan di desa lebih rendah dibanding di perkotaan,” kata Kepala Dinas Kesehatan. (*)
