4 Maret 2025 | Kegiatan Statistik Lainnya
MATARAM-Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Wahyudin, MM., menjadi salah satu pembicara kunci pada kegiatan Diskusi Target Kerangka Indikator Makro Pembangunan Jangka Menengah NTB, di Mataram, Jumat (28/2/2025). Kegiatan diinisiasi Bappeda Provinsi NTB.
Diskusi yang dibuka Kepala Bappeda NTB Dr. Iswandi, M.Si ini, fokus membahas perhitungan target kinerja indikator makro pembangunan jangka menengah. Selain Kepala BPS, hadir sebagai pembicara adalah Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB Berry Arifsyah Harahap, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara NTB Ratih Hapsari Kusumawardani. Para peserta diskusi antara lain, Tim Transisi Gubernur NTB, para akademisi, dan para ahli kebijakan.
Kepala Bappeda mengemukakan, Pemprov NTB saat ini sedang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN tahun 2025-2029 dan penjabaran visi, misi, dan program unggulan gubernur dan wakil gubernur.
Lima tahun ke depan, fokus utama pembangunan NTB adalah pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB destinasi wisata kelas dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS memaparkan sejumlah indikator makro yang menjadi peluang dan tantangan NTB di masa mendatang. Antara lain perkembangan Indeks Pembangunan Manusia NTB, peningkatan pendapatan perkapita yang berkolerasi dengan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi NTB dimana sektor pertanian memiliki peran sangat krusial.
Kepala BPS juga menjabarkan bagaimana kondisi sektor pertanian saat ini, terutama yang terkait dengan Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Usaha Pertanian, luas panen dan juga produksi komoditas utama seperti padi dan jagung. Dijabarkan pula komoditas-komoditas unggulan ekspor, ekonomi kreatif dan produk unggulan desa-desa di NTB.
“Hasil pendataan Potensi Desa yang dilakukan BPS tahun 2024, tercatat ada 11,2 persen desa/kelurahan di NTB memiliki produksi barang unggulan yang diekspor ke negara lain. Tetapi, ada 88,8 persen desa/kelurahan di NTB yang memiliki produk barang unggulan tetapi tidak diekspor ke negara lain,” kata Kepala BPS NTB. (*)
