MATARAM-Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB turun. Hal ini terungkap
dalam rilis indikator terbaru statistik terkait Profil Kemiskinan dan
Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi NTB Maret 2025 yang
disampaikan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB.
Rilis
disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Wahyudin, MM., dan dihadiri
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri,
MM.MARS., di Mataram, Jumat (25/7/2025).
Kepala BPS
mengemukakan, persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2025 sebesar
11,78 persen, turun 0,13 persen poin terhadap persentase penduduk miskin
September 2024. Secara jumlah, penduduk miskin di NTB pada Maret 2025
sebanyak 654,57 ribu orang, berkurang 4,03 ribu orang dibanding
September 2024. Tingkat kemiskinan perkotaan lebih tinggi dibanding
pedesaan.
“Provinsi NTB mengalami penurunan persentase penduduk miskin tertinggi ke-17 di Indonesia,” katanya.
Dijelaskan,
persentase penduduk miskin di NTB itu didasarkan pada Garis Kemiskinan
Maret 2025 sebesar Rp 556.846 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan
tersebut naik 3,05 persen dibanding September 2024. Sebanyak 75,86
persen Garis Kemiskinan merupakan andil komoditas makanan, sementara
24,14 persen peranan non makanan.
“Mengapa kita perlu Garis
Kemiskinan per kapita per bulan? Kita perlu mematok sebagai cut of
point. Sebab, kalau tidak ada cut of point-nya, maka akan bergerak terus
nanti. Akibatnya, kita tidak bisa menentukan berapa jumlah orang
miskin. Walaupun memang, perbedaan Rp 1.000 atau Rp 10.000 yang di
lapangan itu tidak ada bedanya, tapi yang seperti ini tidak bisa kita
elakkan,” kata Kepala BPS.
Sementara itu, Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi NTB dalam tanggapannya menyoroti kemiskinan perkotaan
yang lebih tinggi dari pedesaan. Hal ini menjadi masukan sangat
berharga bagi Pemprov NTB yang sedang menyiapkan program Desa Berdaya
untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa.
“Artinya,
kami harus bicara lagi dengan teman-teman di Bappeda. Bagaimana kita
menyusun strateginya agar sasaran tembaknya harus tepat. Ternyata
kemiskinan di desa lebih rendah dibanding di perkotaan,” kata Kepala
Dinas Kesehatan. (*)
